Profil Direktur Eksekutif LKPI : “Tidak Ada Kompromi Dengan Hasil Survei”
SRIPOKU.COM– DUA puluh empat tahun berkutat di dunia survei, bahkan berhasil mendirikan lembaga survei sendiri yakni Lembaga Kajian Publik Independen (LKPI) yang eksis di kancah nasional. Keberhasilan itu tidak terlepas dari kepercayaan yang diberikan pada klien survei dengan memegang terus menjadi lembaga yang Akurat, Terpercaya dan Profesional.
Berikut petikan wawancara Sriwijaya Post Abdul Hafiz bersama Arianto, ST, M. I.Ikom,Pol.
SRIPO: Sejak Kapan Anda menekuni dunia survei opini publik ?
ARIANTO: Saya terjun di dunia survei opini publik sejak masih duduk di bangku kuliah di Laboratorium Politik Universitas Indonesia sebagai peneliti lapangan pada tahun 1998. Setelah menyelesaikan pendidikan Sarjana, saya pernah menjadi dosen honor di Jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya dan dunia survei tetap saya jalani. Tepat pada bulan Mei 2003, awal mula Lembaga Survei Indonesia (LSI) terbentuk, saya dan istri saya bergabung diajak Prof. Dr. Andrinof Chaniago dan jabatan saya sebagai Area Koordinator survei wilayah Sumatera (Sumsel, Babel, Bengkulu, Jambi). Saya bergabung selama 12 tahun di LSI, sebagai kordinator survei dan hitung cepat (quick count). Tugas ini saya lakukan kadang kala berpindah-pindah dikirim ke provinsi lainnya seperti Jabar, Kaltim, Sulsel, dan masih banyak lagi kabupaten lainnya.
Setelah berpisah dengan LSI, saya mendirikan lembaga survei sendiri yakni Lembaga Kajian Publik Independen (LKPI). Namun dalam perjalanan sebelum LKPI didirikan, berbagai jabatan survei yang saya pegang, diantaranya sebagai Peneliti Utama dan Direktur Riset Lembaga Survei Benua Institute yang ditunjuk partai Golkar untuk melakukan survei penjaringan kepala daerah di seluruh Indonesia.
Kemudian di tampuk lembaga survei Cyrus Surveyor Group (CSG) sebagai auditor survei konvensi calon presiden dari partai Demokrat wilayah Sumatera. Selajutnya menjabat kordinator area lembaga survei PT. Lingkaran Survei Indonesia dan Cyrus Network, survei Tim capres Jokowi-Jusuf Kalla (2014), Jokowi-KH. Makruf Amin (2019) dan Tim Anies Baswedan-Sandiaga Uno (2017).
SRIPO: Apa yang melatarbelakangi Anda terjun di lembaga survei?
ARIANTO: Terus terang, nurani saya sangat kuat menarik saya untuk “bertarung” menyampaikan aspirasi masyarakat. Tadinya saya melihat, hanya kalangan legislatif (DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota) saja yang bisa menyerap dan menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah, baik itu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota dalam membuat dan menentukan serta mengeksekusi kebijakan untuk masyarakat. Saya bertekad, di luar legislatif, saya harus bisa menembus pihak eksekutif sebelum jajaran tersebut membuat keputusaan di kalangan masyarakat. Tentunya, aspirasi masyarakat yang akan saya sampaikan itu harus ilmiah bisa
dipertanggungjawabkan secara akademis dan didengar eksekutif serta dibuka di publik apa yang diinginkan masyarakat. Saya berpikir, saya harus punya teman yang kuat untuk membuka data-data hasil survei yang sudah saya serap di masyarakat, pastinya rekan-rekan media baik cetak atau elektronik serta media online sangat saya butuhkan untuk mempublikasikan hasil survei saya tersebut. Percuma apabila temuan hasil survei tidak dipublikasikan karena masyarakat wajib tahu apa yang telah dilakukan lembaga survei yang salah satu fungsinya untuk memotret masalah-masalah sosial yang berkembang di masyarakat. Target saya sangat kecil, minimal hasil temuan survei bisa dibaca masyarakat luas dan mengetuk hati nurani terutama pihak eksekutif sebelum membuat kebijakan dan keputusan dieksekusi ke masyarakat.
Saya juga belajar sebelumnya, di negara-negara yang maju, survei opini publik merupakan salah satu instrumen dan sudah menjadi kebutuhan bagi pihak eksekutif dan legislatif dalam menyusun, membuat dan mengeksekusi berbagai kebijakan sebelum diberlakukan di masyarakat. Indonesia yang merupakan negara yang sangat luas dengan penduduk yang tersebar di belahan provinsi sangat sulit untuk dimintai pendapat/aspirasi rakyatnya satu persatu. Di samping biaya yang akan dikeluarkan mahal untuk melakukan pencacahan juga waktu yang digunakan akan sangat lama.
Untuk itu, saya berpikir, solusi utamanya saat ini dengan melakukan survei yang basisnya adalah masyarakat seluruh Indonesia atau provinsi/kabupaten/kota tetap berupa sampel. Dari sini, bisa kita potret apa keinginan dan harapan masyarakat serta berbagai kebijakan yang akan dikeluarkan atau telah berjalan di masyarakat dapat direkam hasilnya. Pasalnya, hasil temuan survei harus akurat, terukur dan terpercaya serta bisadipertanggungjawabkan secara kaidah ilmiah.
SRIPO: Sekarang ini, banyak lembaga survei yang bermunculan dan juga merangkap sebagai konsultan politk, apa pendapat Anda?
ARIANTO: Di era demokrasi ini, lembaga survei banyak sekali bermunculan dan itu sah sah saja. Namun, kecenderungan saat ini, lembaga survei banyak mempublikasi data-data survei yang disajikan ke masyarakat biasanya berupa data survei yang “seksi”, misalnya survei pilpres, pilkada dan pileg dan yang dipublikasi data popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas calon kepala daerah atau presiden.
Sementara, temuan survei lainnya, misalnya menyangkut kebijakan yang akan dibuat eksekutif bersama legislatif ataupun yang telah berjalan porsinya sedikit ditampilkan lembaga survei di media. Harusnya, justru kebijakan itu yang porsinya lebih banyak ditampilkan ke media karena kepentingannya lebih banyak menyangkut hajat hidup orang banyak.
Di samping itu, saya lihat banyak sekali lembaga survei yang muncul hanya menjelang pesta pilkada atau pilpres saja. Track record lembaga survei itu harus diketahui masyarakat, misalnya,pakah lembaga survei itu tergabung dalam perhimpunan lembaga survei yang salah satu contohnya tergabung dalam Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI). Hal ini perlu karena, perhimpunan ini bertugas salah satunya melakukan audit terhadap hasil survei para anggota yang bernaung di bawahnya. Tidak mungkin lembaga survei yang beranggotakan para peneliti justru tidak mempunyai atau tergabung dalam suatu perkumpulan resmi.
Saya menilai, sebaiknya lembaga survei itu terpisah dengan konsultan politik. Dalam arti, pekerjaan survei itu harus dilakukan oleh lembaga yang hanya mengurusi survei saja, sedangkan konsultan politik juga memiliki ranahnya sendiri. Hal ini penting, sebab pekerjaan yang dilakukan konsultan politik harus dinilai oleh lembaga survei yang di luar konsultan politik. Ini kadang lembaga survei juga berperan sebagai konsultan politik atau konsultan politik berperan juga sebagai lembaga survei.
Pesan saya, bagi calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada serentak 2024, kalaupun memakai lembaga survei yang juga merangkap sebagai konsultan politik, calon tersebut wajib melakukan survei pembanding terhadap lembaga survei yang dipakainya. Sebab ada batas yang harus dipisahkan antara lembaga survei dengan konsultan politik karena ranahnya lembaga survei itu harus independen dan dia menilai secara objektif apa yang menjadi pekerjaan konsultan politik tersebut.
SRIPO: Apa pendapat Anda terhadap lembaga survei yang bisa datanya “dipermainkan” sesuai dengan pemesan survei tersebut?
ARIANTO: Saya akui survei itu mahal biayanya dan wajib bayar, tetapi datanya harga mati tidak boleh diintervensi siapapun. Tidak ada kalimat nego dengan data survei, dan harga mahal siapapun yang memesan survei datanya tidak bisa diintervensi.
Pengalaman saya, ada juga orang yang akan memesan survei tapi pembicaraan sebelumnya sudah mengarah pada intervensi data untuk dinaikkan elektabilitasnya. Orang seperti ini tidak akan diterima oleh LKPI, bahkan lembaga survei mana saja, saya kira sama, pasti akan ditolak. Memang, survei itu harus dibayar, tapi masalah data survei, sekali lagi itu adalah harga mati, tidak bisa diintervensi meskipun berani membayar survei dengan harga yang lebih.
Godaan terhadap “oknum” yang mencoba melakukan nego atau meminta data survei dipermainkan terutama menjelang pilkada serentak bukan hal yang baru. Dari pengalaman saya menjelang pilkada, LKPI melakukan survei di seluruh Indonesia, ada saja”oknum” calon kepala daerah yang akan maju di pilkada bupati/walikota/gubernur yang berniat meminta hal tersebut.
Saya jawab dengan tegas saja, kalau perbuatan memanipulasi data survei itu membohongi diri sendiri buat calon tersebut, untuk apa dilakukan, nyata-nyata fakta data sebenarnya tidak seperti itu. Memang, setelah saya katakan itu, biasanya oknum calon itu kecewa, tetapi dua atau tiga hari dia telpon saya dan ketemu. Oknum calon tersebut mengakuinya bahwa apa yang saya katakan itu benar sama sekali.
SRIPO: Bagaimana pendapat anda, ada lembaga survei atau konsultan politik yang berani mengatakan bisa menjamin Kemenangan Seorang Kandidat Calon Kepala Daerah Menang 100 %?
ARIANTO: Ingat, bagi saya, garansi yang diberikan lembaga survei atau konsultan politik yang menjamin seorang kepala daerah menang atau calon legislatif terpilih 100 persen tidaklah benar seluruhnya. Apa yang dilakukan lembaga survei berupa hasil temuan survei harus di implementasikan oleh kandidat calon itu sendiri, Tim sukses/Tim pendukung dan jaringannya. Dalam konteks ini, peran konsultan politik akan menterjemahkan temuan lembaga survei, misalnya program apa saja yang akan dieksekusi, kabupaten/kecamatan/kelurahan/desa mana saja yang menjadi prioritas untuk didatangi kandidat.
Jadi sangat jelas, peran calon kepala daerah atau legislatif itu sendiri yang dominan. Saya banyak sekali menemui calon yang akan maju di pilkada atau legislatif dengan mengatakan bahwa dia mempunyai finansial yang sangat kuat tetapi semua kegiatan sosialisasinya diserahkan dengan lembaga survei dan konsultan politik.
Calon ini sangat yakin, dengan mengandeng lembaga survei dan konsultan politik yang bertarif mahal dia akan menang dalam pesta pertarungan demokrasi lima tahunan itu. Pikiran semacam ini salah besar dan banyak sekali yang sudah terjadi serta akhirnya calon ini kalah.
Saya ingatkan kepada calon kepala daerah/legislatif yang akan maju pada pileg dan pilkada serentak 2024, lembaga survei dan konsultan politik bisa memberikan jalan atau cara untuk menang tetapi hanya kandidat /calon dan dibantu Tim pendukung/Tim sukses/ jaringan yang mereka milikilah untuk meraih kenangan tersebut.
SRIPO : LKPI sendiri yang anda pimpin sudah lama menjadi lembaga survei tingkat nasional yang banyak melakukan survei di seluruh Indonesia, bagaimana anda menilai sekarang ini banyak bermunculan lembaga survei di daerah..?
Tadinya, LKPI yang berdiri tahun 2015 masih melakukan survei di provinsi Sumatera Selatan saja, namun, dalam perjalanannya bermetamorfosis menjadi lembaga survei di kancah nasional. Ini tidak terlepas dari kepercayaan yang diberikan pada klien survei kami dengan memegang tegus menjadi lembaga yang Akurat, Terpercaya dan Profesional. Dari sinilah sudah ribuan survei yang telah saya kerjakan di seluruh Indonesia, baik itu survei yang bersifat pilkada, pilpres, pileg maupun berbagai kebijakan publik dan masalah sosial masyarakat.
Tentunya, dengan hadirnya lembaga survei di daerah merupakan hal yang sangat baik bagi siapa saja yang akan mendapatkan data survei secara objektif. Saya merasa tidak sama sekali
tersaingi dengan tumbuhnya lembaga survei di daerah bahkan sudah banyak surveyor saya mendirikan lembaga survei di daerahnya masing-masing.
Tentunya ini merupakan suatu keuntungan bagi siapa saja yang akan memakai lembaga survei karena potret data yang akan mereka dapatkan sangat jelas karena lembaga survei di daerah tersebut secara mikro tahu persis kondisi di tempat tersebut. Di samping itu, biayanya dak begitu mahal apabila memakai lembaga survei nasional dan komunikasinya akan sangat mudah dengan klien pemesan survei. Namun yang harus diingat, lembaga survei daerah juga harus menampilkan data apa adanya dan tergabung dalam perhimpunan/perkumpulan lembaga survei resmi.
SRIPO: Melihat reputasi anda yang telah banyak berhasil mengantarkan kepala daerah dan anggota legislatif di seluruh Indonesia duduk di tampuk pemerintahan saat ini, apakah Anda berniat juga terjun di dunia tersebut?
ARIANTO: Terus terang, sampai saat ini saya tidak punya niat sama sekali untuk terjun dalam dua pertarungan pileg dan pilkada serentak 2024 tersebut yakni kepala daerah dan legislatif. Saya sangat nyaman sebagai seorang peneliti yang didaulat menjadi Direktur Eksekutif. Saya akui, sudah banyak sekali tawaran dari senior- senior saya yang sekarang memegang jabatan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik untuk maju di DPR RI.
Namun, saya jawab, biarkanlah saya menjadi lokomotif saja, yang tugas utamanya mendorong para calon kepala daerah atau legislatif apabila terpilih nanti bisa ingat dengan aspirasi dan harapan masyarakat sesuai dengan survei-survei yang pernah mereka pesan ke saya.
Ketika saya mengolah data survei, jeritan masyarakat akan tergambar jelas dengan hasil survei dan data itu tidak bisa dipungkiri karena wawancara langsung dengan masyarakat dari semua golongan. Tentunya, hasil survei ini akan bermanfaat apabila dibantu dengan rekan media untuk dipublikasi sehingga masyarakat juga tahu temuan lembaga survei yang pernah mereka diwawancara.
SRIPO: Anda sudah sukses dan terkenal di dunia penelitian survei sebagai seorang peneliti survei, apakah ada anak anda yang akan mengikuti jejak anda dan siapakah orang yang sangat berpengaruh dalam menerpa anada dalam bidang survei.?
ARIANTO: Anak saya ada dua, dan kalau saya lihat serta amati belum ada yang menunjukkan untuk mengikuti jejak saya. Dua-duanya anak saya senang dengan mata pelajaran eksakta, Namun sekarang sudah saya mulai beri gambaran tentang dunia penelitian survei.
Selain itu, saya mulai mengajak anak saya untuk bertemu dengan berbagai kepala daerah/anggota legislatif yang sekarang menjabat atau sudah menjabat juga. Tujuannya adalah memberi simulasi kepada anak saya supaya dia termotivasi untuk menjadi orang-orang seperti itu.
Kelak, kalaupun anak saya tertarik atau tidak untuk mengikuti jejak saya, pilihan itu akan saya terima dengan lapang dada. Saya hanya berharap, kelak dua anak saya menjadi orang yang berguna saja di lingkungannya, masyarakat, bangsa dan agamanya.
SRIPO: Siapa orang yang paling berkesan menempa anda dalam membuat anda seperti Sekarang ini?
ARIANTO; Ada tiga orang yang membuat saya menjadi seperti sekarang ini, saya anggap sebagai kakak, guru, mentor utama dan tempat saya bertanya yakni Prof. Dr. Andrinof Chaniago, Prof. Saiful Mujani, PhD dan Denny JA PhD. Tiga orang inilah yang sebelumnya tempat saya berguru sejak awal menekuni ilmu survei perilaku pemilih di Indonesia dan negara-negara lain.
SRIPO: Apa pesan Anda pada generasi muda yang akan terjun di lembaga survei?
ARIANTO: Pesan saya adalah, dunia penelitian itu memerlukan orang yang teliti, tangguh dan pantang menyerah serta yang paling penting nurani yang bicara. Diakui, “kue” di lembaga survei dan konsultan politik sangat gurih, apalagi menjelang pilkada serentak. Namun, jangan mengorbankan harga diri dan idealisme hanya dengan tawaran yang mengiurkan, apalagi memanipulasi data survei. Salah itu dalam penelitian biasa tetapi berbohong itu adalah luar biasa. (Abdul Hafiz)
Biodata :
Nama Lengkap : Arianto, ST, M. I.Ikom,Pol
Tempat tanggal lahir : Tanjung Raja, 18 Maret 1976
Agama : Islam
Jabatan : Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Publik Independen (LKPI)
Nama Istri : Maria Rachmatika, S.IP
Nama Anak : Muhammad Akbar Putra Arianto Ameerah Hasnah Yariqa
Alamat : Komplek Ogan Permata Indah (OPI) Blok B. 41 Palembang
Penulis: Abdul Hafiz | Editor: Odi Aria
Penulis: Abdul Hafiz | Editor: Odi Aria